PEMBERDAYAAN OPINI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN CITRA POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK

PEMBERDAYAAN OPINI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN CITRA POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Oleh : Assyari Abdullah

(Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Kominikasi UIN Suska Riau)

A. OPINI PUBLIK : Sumber Kebijakan Politik

Opini Publik dalam sebuah definisi

Berawal dari sebuah pertanyaan apa sebetul nya yang dikatakan dengan Opini Publik (OP) ? , sederhananya kita maknai dari pendapat-pendapat masyarakat. Dalam pendapat itu terdapat elemen kebetuhan, harapan, kritik saran serta sikap-sikap warga masyarakat. Dari OP itulah kita biusa memulai mengelola kekuatan politik secara riil.[1]

Dalam wikipedia.org dijelaskan bahwa, Opini publik adalah unsur-unsur dari pandangan, perspektif dan tanggapan masyarakat mengenai suatu kejadian, keadaan, dan desas-desus tentang peristiwa-peristiwa tertentu[2]

Sumber Kibijakan Publik

Dalam menganalisis sebuah kebijakan public kita harus bisa mengkorelasikan dengan fenomena yang lagi hangat dan actual.ada sebuah fenomena politik yang sangat menarik untuk kita kaji yaitu masalah pilkada dan pilpres. Sekalipun jadwal resmi kampanye Pemilu 2009 masih jauh dari waktu, tetapi telah banyak langkah yang dilakukan oleh partai politik atau pribadi, untuk menggapai puncak kekuasaan. Indikasi ini setidaknya tampak dari maraknya pesan spanduk-spanduk berlabel parpol pada setiap peristiwa penting dalam masyarakat. Tak hanya itu, di kawasan bencana pun, kita bisa menyaksikan posko-posko bantuan dengan bendera parpol berjajar-jajar. Begitu pula, pada beberapa media lokal, kita menyaksikan beberapa tokoh tampil dengan ucapan selamat atas perayaan hari tertentu. Dengan kemasan ucapan hari besar tertentu, para tokoh tersebut menyampaikan pesan-pesan moral dan juga ajakan berbuat baik.

Apa yang dilakukan parpol dan tokoh politik di media tersebut, tidak lepas dari upaya untuk merebut simpati publik. Tindakan tersebut sesungguhnya sudah masuk ranah komunikasi politik, sekalipun dengan kemasan pesan yang bermuatan sosial. Terlepas apakah tindakan beriklan lewat media massa itu melanggar atau tidak terhadap aturan kampaye; fenomena tersebut menunjukkan “kesadaran” partai politik dan politikus akan pentingnya pembentukan “citra di mata public”. Dan saat ini, media massa memang masih diyakini memiliki kekuatan besar (magnitude) yang dapat menarik perhatian publik, sehingga menjadi “ajang” untuk mempengaruhi pendapat publik. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kita perlu berhati-hati menggunakan media massa. Karena jika tidak mampu mengelola pesan politik, malah-malah akan memunculan opini publik yang berbeda dari yang kita duga.

Di tengah publik yang kecewa terhadap ikhwal politik, rasanya memang cukup berat bagi partai politik untuk memperoleh dukungan dari publik. Padahal, dukungan publik merupakan sesuatu yang esensi dan penting artinya bagi keberadaan partai politik tersebut. Kritisi yang perlu disampaikan kepada partai politik selama ini adalah tiadanya kesungguhan dalam mengelola opini publik. Sesungguhnya dengan mengelola opini itu secara bagus, parpol akan mampu meraup dukungan yang signifikan.

Opini Publik (OP), sederhananya kita maknai dari pendapat-pendapat masyarakat sebagai mana yang kita bahas diatas . Dalam pendapat itu terdapat elemen kebetuhan, harapan, kritik saran serta sikap-sikap warga masyarakat. Dari Opini Publik itulah kita bisa memulai mengelola kekuatan politik secara riil.

Mungkin kita mengira Opini Publik hanyalah sekedar pembicaraan belaka. Bisa saja demikian, tetapi perlu dicatat adalah siapapun yang bicara dia juga punya kapasitas (sekecil apapun) untuk mengisi dan mungkin mempengaruhi ruang wacana publik Dengan berasumsi bahwa setiap warga memiliki hak suara sama dalam proses pemilihan misalnya, maka seharusnya pula parpol memperlakukan suara mereka secara bijak. Apapun suara yang muncul

Opini Publik akan berkait erat dengan masalah pencitraan. Nah disinilah kita menyaksikan bagaimana parpol acapkali tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal Opini Publik dan citra ini. Dalam konteks pencarian dukungan publik, citra baik saja ternyata juga tidak cukup sebagai andalan peraupan suara publik. Maka itulah ada proses-proses komunikasi politik yang mesti dilakukan secara kontinyu dan terukur.

Menyangkut ikhwal opini publik, kami sebagai pemakalah menawarkan beberapa catatan singkat berikut ini[3]:

1. Opini Publik adalah dasar awal bagi parpol untuk melangkah. Dari suara publik itulah parpol dapat menganalisis, dan merumuskan kebijakan yang diambil dan bagaimana cara menerapkan kebijakan tersebut.

2. Base on research. Selama ini, perlakukan OP masih belum dianggap sesuatu yang esensi. Jarang sekali parpol melakukan survey OP secara intensif. Riset idealnya menjadi kunci awal bagi parpol membuat rumusan kebijakan.

3. Melalaui metode tracking, riset Opini Publik bisa menangkap pendapat dan keinginan warga masyarakat. Ada beberapa ragam riset yang lazim dilakukan untuk proses pemilihan (legislatif atau eksekutif) , seperti: (a). riset popularitas parpol/ tokoh; (b). jaring aspirasi dan ekspektasi; (c). observasi basis massa (kuantilatif), (d). polling (untuk melihat fluktuasi sikap); (e) perolehan suara dengan melalui quick count (setelah memilih)

4. Riset yang saat ini perlu dikembangkan (seingat saya masih sangat jarang atau langka di Indonesia), adalah riset khusus tentang Pengaruh Reference Group terhadap masyarakat (tokoh, organisasi). Ini penting untuk mencari potential people atau group yang punya kapasitas menelorkan wacana opini publik.

5. Untuk kota besar, karena hubungan antara warganya sudah makin impersosnal, maka tracking oponi media perlu dilakukan. Betatapun media (mainstream) sangat cukup kuat dalam menentukan arah opini publik.

B. PEMBANGUNAN CITRA POLITIK

Komunikasi Politik

Komunikasi politik di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya menggunakan dua sistem komunikasi dominan, yaitu media massa modern dan sistem komunikasi tradisional (Schramm 1964). Untuk mempengaruhi masyarakat, maka sangat perlu untuk memilih sarana komunikasi yang tepat, sesuai dengan keperluan dan kepada siapa pesan politik ingin disampaikan.

Untuk masyarakat perkotaan kelas menengah, komunikasi politik melalui media massa sangat efektif karena pola hidup mereka yang sibuk tidak memberi mereka peluang untuk melakukan komunikasi langsung dengan orang lain. Apalagi kalau mereka tidak punya kepentingan langsung dengan sang komunikator. Bagi mereka, media massa cetak dan elektronik merupakan sarana paling efektif untuk mengetahui dan menyampaikan umpan balik setiap pesan politik yang ada.

Sementara untuk masyarakat pedesaan, apalagi masyarakat pedalaman yang secara literal tidak memiliki tradisi baca, pesan politik hanya bisa disampaikan oleh sistem komunikasi tradisional. Dalam konteks ini, seperti diungkap oleh Astrid Susanto (1978), komunikasi yang paling efektif adalah dengan menggunakan sistem komunikasi lokal yang sesuai dengan budaya mereka. Pendekatan-pendekatan interpersonal dengan tokoh-tokoh kampung menjadi pengatur lalu lintas opini menjadi kunci keberhasilan dalam sistem komunikasi tradisional ini.

Oleh sebab itu, tidak heran bila banyak pasangan kandidat dan tim sukses melakukan berbagai pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi opini sang tokoh, dengan harapan tokoh tersebut akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat. Pola-pola ini merupakan pola-pola umum yang digunakan hampir oleh semua kandidat dalam bursa politik di Indonesia.

Penggunaan media massa untuk kepentingan kampanye bisa dikatakan masih sangat terbatas. Hanya beberapa kandidat yang mengiklankan dirinya di tabloid, internet dan koran lokal di Indonesia. Selebihnya mereka lebih memilih untuk mengkampanyekan dirinya melalui kalender, stiker, dan spanduk yang biayanya jauh lebih murah dan bertahan lama.

Tidak dipilihnya media massa sebagai kampanye terbuka sangat terkait dengan[4];

1. Belum dimulainya putaran kampanye resmi, atau

2. karena kampanye melalui media massa di samping mahal, juga memiliki daya tahan yang terbatas. Namun, boleh jadi penggunaan media massa akan dipacu menjelang hari H pemilihan, karena jarak jangkau media massa yang luas, apalagi media massa cetak dengan oplah besar diharapkan bisa mempengaruhi sikap akhir pemilih.

Menurut Suwardi (2004), sebagai agen politik, media massa bisa melakukan proses pengemasan pesan (framing of political messages) dan proses inilah yang sebenarnya membuat sebuah peristiwa atau aktor politik memiliki citra tertentu. Pencitraan politik seringkali sangat efektif untuk menaikkan pamor atau menghancurkan pamor aktor politik. Namun masalahnya, media yang menjadi agen politik harus meninggalkan objektivitasnya dan memanipulasi fakta sebagai alat untuk kepentingan politik.

Sejauh ini, pola komunikasi tradisional masih menjadi pilihan strategi dominan oleh para kandidat dan tim sukses. Kiyai dan ulama merupakan sasaran kampanye paling strategis, sehingga hampir setiap saat kiyai dikunjungi oleh para kandidat. Bahkan kadang-kadang jadwalnya bertabrakan dengan jadwal kandidat lain. Keyakinan para kandidat dan tim sukses terhadap pengaruh ulama menjadi penyebab kenapa dipilih sebagai arena kampanye. Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, masih dipandang penting dalam sistem kepercayaan masyarakat termasuk dalam persoalan politik. Namun, karena hal itu, tak urung ulama dikritik menjadi arena politik praktis.

Menjadikan kiyai dan ulama sebagai jalan menuju kursi kekuasaan politik tidak sepenuhnya salah. Sah-sah saja setiap orang atau lembaga menggunakan haknya untuk berpolitik. Namun yang disayangkan adalah apabila kiyai dan ulama dimanipulasi untuk keperluan politik praktis jangka pendek yang bisa mengorbankan citra kiyai dan ulama secara mayoritas. Karena politik tidak jauh dari praktik “siapa menguasai siapa, dan siapa memanfaatkan siapa”.

Selain kiyai dan ulama, para kandidat juga berupaya memperoleh dukungan dari militer .Lembaga ini memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat baik secara sukarela maupun karena takut. Pendekatan-pendekatan personal dilakukan kepada pejabat, Ini sudah menjadi rahasia umum.

Strategi Politik

Dalam bukunya Strategi Politik (2003) Peter Schoder mengatakan bahwa “kita tidak mungkin disukai oleh semua orang”. Kampanye politik bukanlah situasi perang, tetapi, kata Schoder, “setiap ide politik yang dikemukakan oleh seseorang atau sebuah kelompok akan memecah masyarakat pada saat ide itu diumumkan”.

Politik memang bukan perang. Tetapi efek dari situasi yang diciptakan oleh kampanye politik bisa berubah menjadi perang ketika kampanye politik dijadikan sebagai arena untuk membantai lawan politik tanpa etika dan sopan santun politik. Kampanye politik merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi pemilih supaya menentukan pilihan sesuai dengan tujuan sang kandidat. Oleh sebab itu, sering kali kampanye politik diisi oleh penyerangan terhadap pribadi-pribadi kandidat dan pendukungnya dengan membuka keburukan-keburukan dari segala dimensi.

Black campaign (kampanye negatif) merupakan trend universal di gelanggang politik dunia. Di negara-negara yang demokrasinya sudah matang sekalipun, kampanye terhadap keburukan-keburukan lawan sering dilakukan. Namun, dalam konteks Indonesia yang memiliki kultur Ketimuran yang kuat, membuka keburukan-keburukan lawan masih belum bisa diterima secara terbuka, kecuali dalam kasus-kasus yang merugikan publik secara luas, seperti kasus korupsi.

Kasus-kasus kerusuhan paska pilkada di berbagai daerah di Indonesia di era reformasi merupakan fakta bahwa politik bisa bertransformasi menjadi perang ketika benturan ide dan kepentingan politik diserahkan kepada massa yang anarkis. Pemanfaatan berbagai sumber daya politik yang mengabaikan aturan politik menjadi asal mula berubahnya politik menjadi perang.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2005 menunjukkan bahwa tiga faktor yang menyebabkan konflik antar elit politik, yang kadang bisa berubah menjadi konflik fisik antar massa pendukung. Faktor itu meliputi[5],

1. Pluralisme identitas dan beragamnya kepentingan politik serta sumber daya politik yang terbatas,

2. Pergeseran patronase politik di tingkat lokal menyebabkan terjadinya persaingan politik antar elit lokal dalam mengisi jabatan-jabatan kekuasaan, dan

3. Transisi politik dan intervensi elit nasional yang bisa membuka pertarungan elit menjadi pertarungan terbuka.

Beberapa peristiwa politik di Indonesia paska pergantian penjabat bupati/walikota, menunjukkan bahwa konflik antar elit benar-benar terjadi. Dalam kasus pergantian pejabat dan kepala dinas, sangat terasa disebabkan oleh terjadinya pergeseran patronase politik. Pejabat-pejabat lama yang dianggap menjadi kubu kandidat lain dengan segera diganti setelah penjabat baru dilantik. Pergeseran patronase politik ini juga menjadi ajang balas dendam untuk membabat kubu politik lawan.

Untuk mengatur supaya kampanye politik dan perebutan kekuasaan politik di Aceh tidak menjadi ajang konflik yang merusak perdamaian, maka diperlukan sebuah kesadaran dari semua kandidat dan tim sukses untuk merancang skenario politik yang matang dan damai supaya transfer kekuasaan di masa damai ini bisa berlangsung secara adil, damai, jujur dan demokratis.

Konon, pertarungan wacana komunik

C. MEDIA DAN POLITIK PENCITRAAN

Politik sering menempatkan media sebagai medan perang sekaligus panglima. Hal ini dimungkinkan ketika media memiliki kekuatan penuh untuk memutuskan informasi mana yang seharusnya diketahui atau tidak diketahui publik. Kondisi ini menempatkan media sebagai pembentuk citra baru bagi individu atau lembaga. Hal ini menjadikan berita terus mengalami redefinisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Konsekuensinya adalah fakta bisa berubah menjadi entitas yang bisa diciptakan, sehingga berita yang tercipta kini berada di antara wilayah fiksi dan non fiksi. Fakta juga kini telah berubah menjadi komoditas yang mudah dikemas, didaur ulang dan dimaknai kembali. Maka wajar jika hampir seluruh media memberitakan hal yang sama dan dari sumber berita yang sama. Seperti halnya pemberitaan masalah pilkada langsung, hampir setiap media cetak maupun elektronik memberikan porsi ruang dan waktu untuk mengulas pilkada langsung.

Dalam konteks komunikasi politik, peran media dalam mengulas pilkada langsung tak sebatas hanya pada masa kampanye saja. Boleh dikatakan konstruksi citra politik justru dibangun terus-menerus mulai pendaftaran calon kepala daerah ke dalam berbagai ruang publik yang disediakan media massa. Citra dan stereotip secara sadar atau tidak merupakan dua hal yang terus diusung media. Efek dari komunikasi politik disengaja atau tidak disengaja telah melahirkan keberpihakan media.

Menurut John Hartley dalam bukunya “Understanding News”, narasi berita hampir mirip dengan sebuah novel atau karangan fiksi yang memunculkan sosok pahlawan dan penjahat. Media juga selalu punya kecenderungan untuk menampilkan tokoh dua sisi untuk saling dipertentangkan sebagai akibat pemahaman yang serampangan tentang cover bothside.

Ruang-ruang publik yang termasuk di dalam media massa, menjadi ruang ekspresi yang tak terlepas dari berbagai manuver, taktik, dan strategi politik yang digelar oleh elite politik dalam suksesi pilkada pada Juni 2005 nanti. Teknik “pemasaran politik” dengan mengemas “citra” tentang sosok calon kepala daerah dalam praktek politik citraan (politics of image), menempatkan media massa sebagai pemegang kendali utama pemberitaan, karena salah satu kekuatan media yang sangat diperhitungkan adalah kekuatan menciptakan opini publik.

Jika kita menggunakan paradigma Peter D. Moss (1999), akan terlihat bagaimana wacana media massa, termasuk berita surat kabar, merupakan konstruk kultural yang dihasilkan ideologi, karena sebagai produk media massa, berita surat kabar menggunakan kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial. Lewat narasinya, surat kabar menawarkan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia: siapa pahlawan, siapa penjahat; apa yang baik dan apa yang buruk bagi rakyat; apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang pemimpin; tindakan apa yang disebut perjuangan (demi membela kebenaran dan keadilan); isu apa yang relevan dan tidak (Eriyanto, analisis Framing: X).

Narasi yang dibangun dan dipoles sedemikian rupa dengan bahasa, tidak sekedar untuk melukiskan suatu fenomena atau lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi cara melihat lingkungan kita. Implikasinya, bahasa juga dapat digunakan untuk memberikan akses tertentu terhadap suatu peristiwa atau tindakan, misalnya dengan menekankan, mempertajam, memperlembut, mengagungkan, melecehkan, membelokkan, atau mengaburkan peristiwa atau tindakan tersebut.

Dalam dunia pencitraan, citra dan realitas menjadi dua kutub yang terus tarik menarik. Citra telah berubah menjadi sebuah mesin politis yang bergerak kian cepat. Strategi pencitraan dan teknologi pencitraan atau imagologi dikemas sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi, emosi, perasaan, kesadaran, dan opini publik sehingga mereka dapat digiring ke sebuah preferensi, pilihan dan keputusan politik tertentu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pilkada langsung tak lebih dari pemilihan image politik individu atau lembaga. Bukan calon kepala daerahnya, tetapi image-nya. Citraan-citraan itulah yang dijual dalam pencalonan, kampanye dan janji-janji politiknya. Dalam pilkada langsung orang dituntun memilih berdasarkan image. Namun dalam teori Marxis dikatakan bahwa orang seringkali terjebak dengan citra, karena memilih dengan kesadaran palsu, membeli citraan yang palsu. Ketika dia sudah membeli baru ketahuan banyak hal yang buruk.

Imagologi politik dalam tahapan pilkada ini mengarah pada semacam diskontinuitas antara citra politik dan realitas politik, sehingga teknologi pencitraan mengkonstruksi semacam realitas kedua (second reality) yang didalamnya kebenaran dimanipulasi. Dalam bukunya simulation, Jean Baudrillard mendefinisikan simulakra sebagai sebuah strategi penyamaran tanda dan citra (disguising), sebuah proses penjungkirbalikan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi, dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan.

Citra politik dan simulakra politik akan menjelma menjadi “kekuatan utama” dalam mengendalikan wacana politik sehingga di dalamnya kini tidak hanya ada kekuatan pengetahuan, tetapi lebih penting lagi menjelmanya “kekuatan citra” (power/image) sebagai kekuatan politik

Dalam simulakra politik, segala potensi tanda, citra, dan tontonan; segala kekuatan bahasa (language power); kekuatan simbol (symbolic power) dikerahkan dalam rangka membangun citra, membentuk opini publik, mengubah persepsi, mengendalikan kesadaran massa (mass consciousness), dan mengarahkan preferensi politik meski semuanya tak lebih dari iring-iringan simulakra belaka.

Meskipun pada akhirnya pemberitaan media menunjukkan sifat netral atau berpihak, merepresentasikan fakta atau rekayasa fakta, menggambarkan realitas atau hanya mensimulasi realitas. Namun yang jelas media tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, baik itu kepentingan ekomomi maupun kepentingan ideologi. Dalam menghasilkan pemberitaan politik misalnya, sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau permirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya (Ibnu Hamad: 2-3).

Wajah media memang ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi media berupaya mendekati obyektifitas pemberitaan, namun di satu sisi yang lain media juga tak luput dari keberpihakan dan ketidakberimbangan yang dapat dijadikan celah bagi tim sukses untuk terus memasukkan pesan dan citra politik sosok calon kepala daerah. Celah ini bisa dimanfaatkan bagi elit politik maupun tim sukses untuk menjadikan media sebagai sarana pemasaran massal. Tak heran bila beberapa pendapat mengatakan bahwa komunikasi politik di era informasi telah menjelma menjadi ajang pemasaran massal yang di dalamnya tanda dan citra memainkan peran sentral

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrachman, Oemi.Dasar-Dasar Public Relation.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2001

- Nimo, Dan. Komunikasi Politik. Bandung. PT. Rosda Karya. 1999

- Sanit, Arbit. Sistim Politik Indonesia. Jakarta : Raja Wali Pers.1990

- Muhaimin, Yahya.Dkk. Masalah-Masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.1991

- Gani, soelistyati Ismail. Pengantar Ilmu Politik .Jakarta Timur : Ghalia Indonesia. 1084

- Marbun, B.N. Kamus Poitik. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 2005

- http://daunbidara.blogs.friendster.com/rumahkaca/2007/06/media_dan_polit.html

- http://www.acehinstitute.org/front_index.htm

- http://sangsuko.wordpress.com/2008/01/24/opini-publik-sumber-kebijakan-politik/

- http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_publik

---

[1] http://sangsuko.wordpress.com/2008/01/24/opini-publik-sumber-kebijakan-politik/

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_publik

[3] Ibid

[4] http://www.acehinstitute.org/front_index.htm

[5] http://daunbidara.blogs.friendster.com/rumahkaca/2007/06/media_dan_polit.html